NEWS Pangkajene Sidenreng – Dinamika politik dan sosial kembali menjadi sorotan publik. Dua isu berbeda mewarnai pemberitaan pekan ini: gaji anggota DPR RI Sahroni yang disetop dan aksi damai yang digelar pengemudi ojek online (ojol) di sejumlah daerah.
Gaji Sahroni di DPR Disetop Sementara
Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni, dipastikan tidak akan menerima gaji sebagai legislator untuk sementara waktu. Keputusan ini terkait dengan proses administrasi dan evaluasi kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapat penting di parlemen.
Sekretariat Jenderal DPR menyebutkan bahwa penyetopan gaji bukanlah sanksi politik, melainkan langkah administratif sesuai aturan kehadiran anggota DPR. Meski demikian, isu ini langsung menyita perhatian publik, mengingat Sahroni dikenal vokal dalam berbagai isu nasional.
Baca Juga : Golkar: Anggota DPR nonaktif tidak terima gaji dan tunjangan
Respon Publik dan Pengamat Politik
Pengamat politik menilai bahwa langkah ini menjadi pengingat penting bagi anggota legislatif agar disiplin dalam menjalankan tugas. Publik berhak mengawasi kinerja wakil rakyat, terlebih gaji dan tunjangan berasal dari APBN.
“DPR harus transparan soal alasan administratif atau etis dalam kasus Sahroni, agar tidak menimbulkan spekulasi politik yang liar,” ujar seorang analis politik dari Universitas Indonesia.
Aksi Damai Ojol di Berbagai Daerah
Di sisi lain, ribuan pengemudi ojek online menggelar aksi damai menuntut keadilan tarif dan perlindungan kerja. Mereka menekankan bahwa meski status pekerja gig sudah mendapat perhatian pemerintah, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan.
Aksi damai ini berlangsung tertib, dengan para ojol membawa poster dan spanduk berisi aspirasi. Perwakilan ojol juga meminta agar regulasi soal keselamatan kerja, tarif dasar, dan perlindungan sosial benar-benar dijalankan oleh pemerintah serta perusahaan aplikasi.
Solidaritas dan Dukungan Publik
Aksi damai ojol mendapatkan dukungan masyarakat luas. Banyak warganet menilai perjuangan para ojol adalah suara keadilan bagi pekerja sektor informal yang kerap menjadi tulang punggung transportasi harian.
Dua Isu, Satu Benang Merah: Transparansi dan Keadilan
Meski berbeda konteks, dua isu ini—gaji Sahroni di DPR yang disetop dan aksi damai ojol—sama-sama menyoroti pentingnya transparansi, keadilan, dan tanggung jawab di ruang publik. DPR diharapkan lebih disiplin dan transparan dalam tata kelola, sementara aspirasi ojol menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan pekerja gig.
Kesimpulan
Dua isu hangat ini menunjukkan dinamika politik dan sosial Indonesia di 2025. Publik berharap DPR lebih akuntabel dalam kinerja anggota, sementara perjuangan ojol di jalanan mencerminkan tuntutan nyata rakyat kecil untuk kesejahteraan yang lebih baik.
