News Pangkajane Sidenreng – Pengadilan Negeri (PN) Pangkajene, Sulawesi Selatan, menggelar sidang perdana kasus perjudian yang melibatkan tiga orang terdakwa yang berstatus sebagai kepala desa dan pegawai negeri. Sidang yang digelar pada Senin (29/9/2025) tersebut menarik perhatian publik karena menyangkut aparatur desa yang seharusnya menjadi teladan masyarakat.
Dalam sidang dakwaan, jaksa penuntut umum (JPU) membeberkan kronologi penangkapan hingga barang bukti yang disita dari ketiga terdakwa. Kasus ini menjadi sorotan lantaran perjudian masih menjadi masalah sosial yang kerap mengganggu ketertiban masyarakat di wilayah Sulsel.
Baca Juga : Pangkep Intensif Tangani Stunting, Prevalensi Turun Jadi 9,24 Persen
Identitas Terdakwa dan Dakwaan Jaksa
Tiga terdakwa masing-masing adalah AA, Kepala Desa di Kecamatan Mandalle, BB, seorang Kepala Desa di Kecamatan Segeri, serta CC, seorang pegawai pemerintah daerah. Mereka didakwa telah melakukan praktik perjudian menggunakan uang tunai sebagai taruhan di sebuah rumah warga pada Agustus lalu.
JPU mendakwa para terdakwa dengan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dalam dakwaannya, JPU menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mencoreng wibawa aparatur pemerintahan.
Barang Bukti dan Fakta Persidangan
Dalam persidangan, jaksa menghadirkan barang bukti berupa uang tunai jutaan rupiah, kartu remi, serta dokumentasi hasil penggerebekan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Fakta persidangan mengungkap bahwa aktivitas perjudian tersebut sudah berlangsung beberapa kali dan diketahui melibatkan sejumlah warga lain, meski yang ditetapkan sebagai terdakwa hanya tiga orang.
Hakim Ketua PN Pangkajene menekankan pentingnya proses persidangan ini sebagai pelajaran agar para aparatur pemerintah menjauhi aktivitas yang dapat merusak integritas.
Respons Masyarakat dan Pemerintah
Kasus ini menuai keprihatinan masyarakat setempat. Beberapa tokoh masyarakat menilai bahwa keterlibatan kepala desa dalam kasus perjudian. Sangat memalukan dan bisa merusak kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.
Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Pangkajene menyatakan akan menunggu hasil persidangan sebelum memberikan sanksi administratif. Namun, Pemkab menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik yang mencoreng citra aparatur.
Agenda Sidang Berikutnya
Sidang dakwaan ini akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Jaksa berencana menghadirkan sejumlah saksi yang ikut melihat langsung praktik perjudian tersebut. Ketiga terdakwa kini masih ditahan sembari menunggu proses hukum berjalan.
Kesimpulan
Sidang dakwaan di PN Pangkajene terhadap tiga kepala desa dan pegawai akibat kasus perjudian menjadi perhatian serius publik. Kasus ini diharapkan bisa menjadi peringatan keras bagi aparatur pemerintahan agar menjaga integritas dan menjauhi praktik yang melanggar hukum.
